Hukum Tawan Karang

Indonesia sebagai negera maritim terbesar di dunia nampaknya perlu banyak belajar dari sejarah para pendahulunya. Kerugian sekitar Rp. 4 miliar setiap kali terjadi pencurian ikan oleh kapal asing harus segera dihentikan. Terlalu dermawan negeri kita jika kasus ini terus dibiarkan berlangsung terus menerus tanpa ada usaha penyelesaian. Ibarat perusahaan, negeri ini bahkan bisa saja gulung tikar jika masalah hanya dianggap angin lalu.

Belajar dari sejarah Kerajaan di Bali ketika mendapati kapal asing mendarat tanpa persetujuan kerajaan, maka perlu kiranya negeri ini menerapkan hukum tawan karang seperti dahulu pernah diterapkan. Tentunya dengan menyesuaikan pada konteks kekinian. Tidak sekedar menahan seluruh kapal asing yang secara ilegal beroperasi di wilayah laut Indonesia tentunya. Tidak pula dengan menyita seluruh ikan hasil tangkapan beserta muatan lainnya yang dimiliki oleh kapal asing tersebut. Bahkan tidak pula dengan menjadikan awak kapal asing sebagai budak atau bahkan dieksekusi di tempat. Hukum tawan karang detik ini berbeda kawan. Setidaknya ada 4 butir penting yang harus dipenuhi dalam hukum tawan karang di Indonesia saat ini.

Pertama, membuat regulasi yang mengatur perihal illegal fishing, baik yang dilakukan oleh kapal asing maupun lokal. Departemen Kelautan dan Perikanan yang saat ini dipimpin oleh Menteri Freddy Numberi bahkan harus segera menyelesaikan aturan perundangan terkait masalah ini. Seperti dahulu, raja-raja Bali pernah bertitah tentang hukum tawan karang dan menerapkannya, maka hukum tawan karang detik ini pun harus segera diterapkan kembali.

Kedua, meningkatkan infrastruktur yang dapat mendukung usaha pencegahan pencurian oleh kapal asing. Kebutuhan teknologi canggih dalam bidang pertahanan dan keamanan bahari jelas mutlak diperlukan untuk melindungi wilayah perairan negari ini. Kekuatan armada laut yang tangguh seperti dulu pernah dimiliki kerajaan-kerajan di Bali pada akhirnya juga harus dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) saat ini.

Ketiga, meningkatkan kerjasama dengan seluruh stakehoders perikanan dan kelautan baik skala nasional maupun internasional. Ibarat kerajaan, maka perlu kerjasama dari seluruh elemen terkait, baik raja, angkatan laut, rakyat jelata hingga perjanjian dan kesepakatan dengan kerajaan-kerajaan dari negeri seberang agar hukum tawan karang ini dapat diterapkan dengan baik.

Keempat, ketika hukum tawan karang ini berlaku di Indonesia detik ini, perlu sebuah kesadaran moral dari seluruh pemangku kepentingan. Tidak ada penyelewengan dari hukum tawan karang yang telah disepakati bersama, karena memang peraturan perundangan yang berlaku ini menguntungkan semua pihak, tidak hanya menguntungkan satu pihak kemudian merugikan pihak lain. Tidak ada juga korupsi, kolusi dan nepotisme dalam menegakkan hukum tawan karang ini. Bahkan kekuatan asing sudah tidak mampu lagi mempengaruhi aparatur negara untuk mengkhianati bangsanya.

Akhirnya, tujuan hukum tawan karang untuk menjaga dan melindungi teritorial atau wilayah kekuasaan dari musuh-musuh asing sehingga diaanggap sebagai local genius dan menjadi embrio hukum adat antar bangsa akan mampu melahirkan paham wawasan yaitu wawasan nusantara. Bahkan, semangat Perang Buputan badung yang dilakoni oleh rakyat Sanur sebagai pelaksanaan hukum tawan karang harus menjadi inspirasi dan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat penuh atas semua kekuatan asing yang ingin menggerogoti kekayaan bahari negeri Indonesia.

 

 

About these ads

5 thoughts on “Hukum Tawan Karang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s